Tindak Pidana Korupsi Drs. HM. Acang, M.Ag (Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang) Di Vonis Bebas Pengadilan Negeri Pandeglang

Drs.HM. Acang, M.Ag adalah Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi (suap) sebagaimana Pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pada sekitar akhir tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengajukan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 200.000.000.000, -(dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Jawa Barat. Maka sesuai dengan PP RI No.54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, mengharuskan bagi Pemerintah kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan Persetujuan DPRD terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan untuk disetujuinya Pinjaman Daerah oleh pihak perbankan. Pada tanggal 22 Agustus 2006 DPRD Kabupaten Pandeglang menerbitkan Surat Persetujuan DPRD untuk Pinjaman Daerah tanpa melalui proses Rapat Paripurna DPRD. Dan telah dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Banten serta telah mendapatkan pertimbangan dari Departemen Dalam Negeri. Terhadap Penerbitan Surat Pesetujuan tersebut pada tanggal 4 Desember 2006 Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang (Abd. Munaf), telah menyerahkan/memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Wadudi Nurhasan (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang) yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada beberapa orang anggota DPRD di Imperial Hotel Karawaci. Penyerahan uang tersebut dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Konpensasi/Suap atas terbitnya Surat Persetujuan DPRD untuk Pinjaman Daerah, sehingga perbuatan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum dianggap bertentangan dengan: Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2005 huruf d Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 tahun 2004 Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa Terdakwa Drs. HM. Acang, M.Ag terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. .UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dituntut hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan ditambah dengan membayar denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan. Novian & Partners selaku Penasehat Hukum Terdakwa Drs. H.M Acang,M.Ag telah menyampaikan pembelaan dengan argumentasi hukum diantaranya sebagai berikut : Bahwa Penerbitan Surat Persetujuan DPRD No. 172.4/02/12-DP/2006 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dimana perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur secara melawan hukum, dikarenakan tidak terkandung niat yang disengaja bagi Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu keuntungan baik untuk kepentingan Terdakwa maupun pihak lain. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Persetujuan No. 172.4/02/12-DP/2006 tidak dilakukan atas dasar kehendak bersama maupun permufakatan bersama, baik dengan Wadudi Nurhasan (Wakil Ketua DPRD) maupun dengan Abd. Munaf (Kepala BPKD) untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota DPRD, akan tetapi sepenuhnya merupakan dan inisiatif dari Wadudi Nurhasan maupun Abd. Munaf sendiri. Bahwa Terdakwa Drs. HM. Acang, M.Ag., tidak sepeser pun terbukti menikmati dan atau mendapatkan bagian dari uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Wadudi Nurhasan. Setelah mendengar dan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Kuasa Hukum Drs.H.M Acang, M.Ag, Pengadilan Negeri Pandeglang melalui Putusan No. 301/Pid/B/2008/PN.Pdg tanggal 7 Mei 2009 telah memberikan Putusan dengan Ammar diantaranya : 1.Menyatakan Drs. H.M. Acang, M.Ag, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Kedua Subsidair; 2.Membebaskan Drs. H.M. Acang, M.Ag tersebut dari Seluruh Dakwaan Penuntut Umum;

Leave a Reply