PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI No. 10/Pid. Sus/TPK/2016/PN. SRG ATAS NAMA TERDAKWA H. SRI MULYA HARTONO.

Penasihat Hukum H. Sri Mulyahartono, diantaranya TB. Sukatma, SH. MH., dan Nicholas R.E Harahap SH., dari Firma Hukum Novian & Partners telah mendampingi H. Sri Mulyahartono dalam seluruh proses pemeriksaan Perkara No. 10/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Srg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 10/Pid. Sus/TPK/2016/PN.Srg, berkaitan dengan Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten T.A 2016. Dan karenanya TERDAKWA didakwa dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli, Saksi-Saksi, dan Bukti-Bukti yang diajukan dalam persidangan, maka pada tanggal 20 Juni 2016, Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK) telah membacakan tuntutan terhadap Terdakwa. Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 telah menyampaikan pembelaan (pledoi) dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Pada tanggal 26 Juli 2016 Majelis Hakim Perkara Sidang No. 10/Pid. Sus/TPK/2016/PN.Srg membacakan putusan.

Leave a Reply